SEJARAH INDONESIA

Pembentukan KNIP KNIP di bentuk berdasarkan pasal IV, aturan peralihan, UUD 1945 dan dilantik serta bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Februari 1950. KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) adalah badan pembantu presiden yang anggotanya terdiri dari pada pembuka agama, golongan, dan mantan anggota PPKI, KNIP di bentuk bertujuan bakal terciptanya cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Sehingga tanggal pembentukan KNIP dijadikan sebagai hari jadi DPR-RI Para anggota dan ketua KNIP Terdiri dari 137 orang dari berbagai kalangan, suku, bangsa, dan agama. KNIP di pimpin oleh: 1. Mr. Kasman Singodimedjo – Ketua 2. M. Sutardjo Kartohadikusumo – Wakil Ketua I 3. Mr. J. Latugarhary – Wakil Ketua II 4. Adam Malik – Wakil Ketua III KNIP ditetapkan sebagai DPR pada tanggal 16 oktober 1945, dalam rapat tersebut Drs Moh Hatta mengeluarkan maklumat sebagai berikut: • KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan iku...

( https://www.gurusejarah.com/2015/03/pembentukan-departemen-dan-pemerintahan.html ) Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Austus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskndardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah membujuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan personalianya (pejabatnya). Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut : a. Jawa Tengah : R.Panji Soeroso b. Jawa Timur : R.A Soerjo c. Borneo (kalimantan) : Ir.Mohammad Noor d. Sulawesi : Dr.Sam Ratulangi e. Maluku : Mr.J. Latuharhary f. Sunda kecil : Mr. I Gusti ketut pudja g. Sumatera : Mr. Teuku Moh Hassan h. Jawa Barat : ...

Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 merupakan rapat pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan dibuka oleh Ketua PPKI Ir. Soekarno. Beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Mengesahkan dan menetapkan UUD Republik Indonesia yang teah dipersiapkan oleh BPUPKI yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945  Pembukaan UUD 1945 terkandung dasar negara rumusannya yang otentik adalah terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepada Negara dan Kepala Pemerintah yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pa waktu itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hampir seluruh bahannya ...

Komite Van Aksi Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite van Aksi pada tanggal 2 September 1945 yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Komite van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia) dan BBI (Barisan Buruh Indonesia).   Komite Van aksi adalah utusan Laskar perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan lain-lain. Pada 2 September 1945 memberbagi dukungan terhadap negara kesatuan RI dengan mengeluarkan suatu manifesto yang disebut “Suara Rakyat Nomor 1”. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX menyebutkan “Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat” yang bersifat kerajaan, sebagai daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinya...