Perjanjian Roem Royen

-
Perjanjian Roem Royen


Perjanjian Roem Royen Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia melalui Proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, masih terjadi beberapa konflik antara Belanda dengan Indonesia. Belanda masih ingin merebut kembali Indonesia.
Melalui Perjanjian Roem Royen, pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kedaulatan melalui jalur diplomasi. Berikut penjelasan mengenai sejarah Perjanjian Roem Royen.



Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Roem Royen

Awal mula terjadinya Perjanjian Roem Royen karena Belanda telah melakukan penyerangan ke Ibu Kota Indonesia terdahulu yaitu Yogyakarta yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Bahkan Belanda juga menahan pemimpin RI. Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya kecaman terhadap aksi Belanda dari dunia Internasional.

Dalam Agresi Militer II, Belanda menyatakan bahwa TNI sudah hancur, Sebab itulah Belanda memperoleh kecaman dari dunia Internasional terlebih pemenang PD II yaitu Amerika.

Perjanjian Roem Royen diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta pada tanggal 14 April hingga 7 mei 1948. Dalam hal ini ketua perwakilan dari pihak Indonesia dan Belanda adalah :

• Indobesia : Moh. Roem dan Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary sebagai anggotanya. Serikat.

• Belanda : Dr.J.H. Van Royen ( ketua ) dengan anggotanya yang terdiri dari Blom, Jacob, dr.Van, dr. Gede, Dr.P.J.Koets, Van Hoogstratendan, dan Dr. Gieben.


Agresi Militer Belanda II yang dilakukan oleh Belanda mendapatkan kecaman dari berbagai negara di dunia tidak terkecuali Amerika Serikat dan Inggris , serta Dewan PBB. Setelah melihat serangan militer Belanda ini, akhirnya PBB membentuk kewenangan KTN.

Semenjak itu KTN berganti menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang diketuai oleh Merle Cochran yang berasal dari Amerika Serikat. Dia juga mendapat bantuan dari Critchley yang berasal dari Australia dan juga Harremans dari Belgia.

Pada tanggal 23 Maret 1949 pihak PBB memerintah UNCI untuk menjadi penengah Pada proses negosiasi. selanjutnya posisi Indonesia kembali diperkuat dengan hadirnya Drs Moh Hatta dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono.

Penanda tanganan Perjanjian dilakukan pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Dimana nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi dari kedua belah pihak yaitu Mohammad Roem dan Herman van Royen.

Perjanjian yang benar-benar alot sehingga perlunya diperkuat oleh Drs Moh Hatta yang datang dari pengasingan di Bangka, serta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. Kedatangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mempertegas pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.

Isi Perjanjian Roem Royen

Berikut adalah isi perjanjian Roem Royen :

• Tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya.
• Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).
• Kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
• Tentara bersenjata Belanda harus mengehentikan operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.
• Kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat.
• Dengan menyetujui adanya Republik Indonesia yang bagian dari Negara Indonesia Serikat.
• Belanda memberikan hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada pihak Indonesia.


M.Rizki & Fariz

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pembentukan Komite Van Aksi, Dukungan Pemimpin Keresidenan, Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX & Peristiwa Lapangan IKADA

-
Image
Komite Van Aksi Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite van Aksi pada tanggal 2 September 1945 yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Komite van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia) dan BBI (Barisan Buruh Indonesia).   Komite Van aksi adalah utusan Laskar perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan lain-lain. Pada 2 September 1945 memberbagi dukungan terhadap negara kesatuan RI dengan mengeluarkan suatu manifesto yang disebut “Suara Rakyat Nomor 1”. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX menyebutkan “Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat” yang bersifat kerajaan, sebagai daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinya...
Read more

Pembentukan KNIP, Partai Politik & Tentara Nasional

-
Image
Pembentukan KNIP KNIP di bentuk berdasarkan pasal IV, aturan peralihan, UUD 1945 dan dilantik serta bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Februari 1950. KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) adalah badan pembantu presiden yang anggotanya terdiri dari pada pembuka agama, golongan, dan mantan anggota PPKI, KNIP di bentuk bertujuan bakal terciptanya cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Sehingga tanggal pembentukan KNIP dijadikan sebagai hari jadi DPR-RI Para anggota dan ketua KNIP Terdiri dari 137 orang dari berbagai kalangan, suku, bangsa, dan agama. KNIP di pimpin oleh: 1. Mr. Kasman Singodimedjo – Ketua 2. M. Sutardjo Kartohadikusumo – Wakil Ketua I 3. Mr. J. Latugarhary – Wakil Ketua II 4. Adam Malik – Wakil Ketua III KNIP ditetapkan sebagai DPR pada tanggal 16 oktober 1945, dalam rapat tersebut Drs Moh Hatta mengeluarkan maklumat sebagai berikut: • KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan iku...
Read more

PENGESAHAN UUD 1945 DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

-
Image
Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 merupakan rapat pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan dibuka oleh Ketua PPKI Ir. Soekarno. Beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Mengesahkan dan menetapkan UUD Republik Indonesia yang teah dipersiapkan oleh BPUPKI yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945  Pembukaan UUD 1945 terkandung dasar negara rumusannya yang otentik adalah terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepada Negara dan Kepala Pemerintah yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pa waktu itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hampir seluruh bahannya ...
Read more